Pemaparan Rancangan APBDes Tahun 2021 Serta Evaluasi Oleh Tim Kecamatan

Pemaparan Rancangan APBDes Tahun 2021 Serta Evaluasi Oleh Tim Kecamatan

KERASKULON.NGAWIKAB.ID – Sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021, perlu kiranya evaluasi oleh Tim Kecamatan. Proses evaluasi dilakukan dengan cara pemaparan Rancangan APBDes oleh tim penyusun APBDes. Pada proses evaluasi, tim kecamatan tidak merubah nominal anggaran. Hanya menyampaikan evaluasi anggaran mana yang belum dianggarkan maupun anggaran yang terlalu berlebihan.

Pemaparan rancangan APBDes tahun 2021

Kegiatan pemaparan serta evaluasi untuk Rancangan APBDes Desa Keraskulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi dilaksanakan Kamis (21/1) di Ruang Rapat Kecamatan Gerih. Pemaparan dilakukan oleh tim penyusun APBDes yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Pelaksana Kegiatan Anggaran di setiap bidang.

Setelah pemaparan oleh tim penyusun, rancangan APBDes Tahun 2021 dievaluasi oleh tim evaluasi kecamatan. Tim yang dipimpin Camat Gerih, melakukan evaluasi terkait anggaran pendapatan maupun belanja desa yang belum tercover di APBDes sesuai petunjuk penyusunan APBDes Tahun 2021. Setelah evaluasi dilaksanakan, desa melakukan penetapan APBDes Tahun 2021 dan sekaligus posting di aplikasi siskeudes.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Bupati Aktifkan Kembali Posko Covid-19 Desa Serta Pendataan Pendatang

Bupati Aktifkan Kembali Posko Covid-19 Desa Serta Pendataan Pendatang

KERASKULON.NGAWIKAB.ID – Menyikapi perkembangan penyebaran covid-19 di Kabupaten Ngawi yang cukup mengkhawatirkan, Bupati Ngawi perintahkan untuk mengaktifkan kembali posko covid-19 tingkat desa serta pendataan pendatang di lingkungan. Perintah tersebut tertuang pada Surat Bupati Ngawi tertanggal 21 Januari 2021 dengan nomor 100/01.79/404.011/2021 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Ngawi. Surat tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 065/01.28/404.011/2021 Tanggal 9 Januari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi.

SURAT-PENGAKTIFAN-POSKO-COVID-19-PPKM

Dalam surat tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Camat untuk memerintahkan Kepala Desa/Kepala Kelurahan menyampaikan sampai tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya agar :

a. Mengaktifkan kembali posko covid-19 di desa/kelurahan ;

b. Menginstruksikan kepada Ketua RT untuk mendata warga di lingkungannya yang baru datang dari luar desa terutama luar Kabupaten Ngawi dan melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

2. Pedataan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Pendatang dari luar desa yang merupakan penduduk ber-eKTP Kabupaten Ngawi khususnya yang menginap harus menunjukkan hasil rapid antibodi;

b. Pendatang dari luar desa yang bukan penduduk ber-eKTP Kabupaten Ngawi khususnya yang menginap harus menunjukkan hasil rapid antigen/tes usap;

c. Apabila pendatang tersebut tidak dapat menunjukkan hasil rapid antibodi/rapid antigen/tes usap, maka harus melakukan rapid antibodi/rapid antigen/tes usap di fasilitas kesehatan terdekat.

Pengaktifan posko covid-19 serta pendataan pendatang ini dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran covid-19 khususnya dari kluster pendatang luar daerah.

Download Surat Bupati Pengaktifan Posko Covid-19 :

DOWNLOAD

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Selama PPKM Acara Pernikahan Ikut Dibatasi

Selama PPKM Acara Pernikahan Ikut Dibatasi

KERASKULON.NGAWIKAB.ID_ Setelah mengeluarkan surat perihal penutupan pasar hewan, Bupati Ngawi kembali menerbitkan surat perihal pembatasan kegiatan keagamaan dan pernikahan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa, Lurah, Pimpinan Pondok Pesantren dan Ketua Pengurus Tempat Ibadah se-Kabupaten Ngawi. Surat Bupati tertanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 451/004 /404.013/2021 tersebut bersifat segera sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 Tanggal 9 Januari 2021, dan Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 065/01.28/404 011/2021 Tanggal 9 Januari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Kabupaten Ngawi. Surat tersebut dikeluarkan untuk menyikapi perkembangan Covid-19 di Kabupaten Ngawi cukup menghawatirkan.

Baca juga :

Cegah Penyebaran Covid-19, Bupati Ngawi Tutup Pasar Hewan

Dalam isi surat, disampaikan beberapa ketentuan pada pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pernikahan / perkawinan sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan kegiatan keagamaan, ibadah di Pondok Pesantren dan Tempat Ibadah secara berjamaah / kolektif, baik rutin maupun insidental, harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk kegiatan berjamaah / kolektif, boleh dihadiri maksimal 50% dari kapasitas tempat
  1. Pelaksanaan pernikahan dengan ketentuan sebagai berikut:

a, Untuk pelaksanaan akad pernikahan / perkawinan, diharuskan untuk dilaksanakan di KUA setempat dengan dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang, yaitu 2 (dua) calon pengantin, orang tua pengantin dan 2 (dua) orang saksi, penghulu dan PPN.

b. Pelaksanaan akad pernikahan / perkawinan harus dilaksanakan sesingkat mungkin dengan tanpa mengurangi kesempumaan akad pernikahan / perkawinan.

c. Tidak diperbolehkan mengadakan resepsi pernikahan / perkawinan sampai situasi dan kondisi benar-benar dinyatakan normal dan aman

Berita terkait :

Terapkan PPKM, Bupati Ngawi Keluarkan Surat Edaran

Untuk ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi maupun Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan mengevaluasi lebih lanjut sesuai kondisi perkembangan pandemi Covid-19.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Bupati Aktifkan Kembali Posko Covid-19 Desa Serta Pendataan Pendatang

Cegah Penyebaran Covid-19, Bupati Ngawi Tutup Pasar Hewan

Keraskulon.Ngawikab.id_ Bupati Ngawi selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ngawi mengeluarkan surat guna menindak lanjuti perkembangan terakhir terkait masih banyaknya warga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Isi surat dengan nomor 510/01.148/404.108/2021 tersebut merupakan perintah penutupan Pasar Hewan di Kabupaten Ngawi mulai tanggal 19 Januari 2021 hingga batas waktu belum ditentukan atau menunggu pemberitahuan lebih lanjut.

Surat penutupan pasar hewan

Surat tersebut didasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Bupati Ngawi No. 065/01.28/404.011/2021 Tanggal 9 Januari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 Di Kabupaten Ngawi bahwa penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid 19 di Kabupaten Ngawi masih tinggi dengan munculnya klaster baru.

Selanjutnya, keluarnya surat tersebut juga berkenaan dengan tingkat kerumunan yang tinggi di Pasar Hewan yang sangat rentan dan berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Melalui Musdes Dan Musrenbang Desa Khusus, Pemdes Percepat Penetapan APBDes

Melalui Musdes Dan Musrenbang Desa Khusus, Pemdes Percepat Penetapan APBDes

Keraskulon.Ngawikab.Id_ Dalam rangka mempercepat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, Pemerintah Desa Keraskulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi melakukan tahapan-tahapan penyusunan. Dan untuk menyelaraskan arah kebijakan desa dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perlu langkah-langkah penyesuaian dalam penyusunan APBDes Tahun 2021. Salah satunya dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2021 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 melalui musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa khusus.

Musyawarah dilaksanakan pada Senin (18/1) jam 09.00 WIB, bertempat di Pendopo Kantor Desa Keraskulon. Hadir dalam musdes tersebut Kepala Desa beserta perangkat desa, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPMD, Ketua TP-PKK, Babinkamtibmas, Bidan Desa, dan Kepala Sekolah TK Dharma Wanita. Hadir juga Pendamping Desa dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Gerih sebagai narasumber. Agenda dalam musyawarah tersebut selain penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021dan penetapan perubahan RKPDesa tahun 2021 juga dilakukan pemaparan Rancangan APBDes tahun 2021.

Peserta musyawarah dari berbagai unsur kelembagaan desa

Adapun hasil dari musyawarah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan :

  • pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 ;
  • peningkatan kualitas infrastruktur desa ;
  • peningkatan terhadap ketahanan bencana ;
  • peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi ;
  • penguatan jaring pengaman sosial dalam penanganan pasca pandemi covid-19.

2. Menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa dengan KPM sujumlah 42 orang selama 12 bulan.

3. Menentukan kegiatan dengan pola padat karya tunai (PKT) untuk kegiatan :

  • Pemeliharaan jalan, baik jalan desa maupun jalan usaha tani ;
  • Pemeliharaan saluran irigasi tersier ;
  • Pemeliharaan saluran pemukiman ;
  • Gropyokan tikus.

4. Penetapan perubahan RKP Desa tahun 2021 sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

5. Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sesuai dengan Rencana yang telah dipaparkan dalam musyawarah.

Penandatanganan berita acara musyawarah

Selanjutnya hasil musyawarah dicantumkan dalam berita acara sebagai kelengkapan dan dokumen penunjang dalam penyusunan APBDes tahun 2021.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0